Kalurahan Bohol

Aalam proses perencanaan pembangunan kalurahan yang partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musyawarah Kalurahan dibuka oleh Pemerintah Kalurahan Bohol, di antaranya Panewu Rongkop, Jawatan Kemakmuran Kapanewon Rongkop, Pendamping Kapanewon Rongkop, Babinsa, UPT Puskesmas Rongkop, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rongkop, seluruh Pamong Kalurahan Bohol, serta lembaga-lembaga Kalurahan Bohol.

Dalam sambutannya, Panewu Rongkop menyampaikan bahwa penyusunan RKPKal merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah pembangunan kalurahan untuk tahun 2027. Oleh karena itu, seluruh usulan kegiatan diharapkan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, memperhatikan skala prioritas, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Jawatan Kemakmuran Kapanewon Rongkop dan Pendamping Kapanewon Rongkop memberikan arahan mengenai mekanisme penyusunan RKPKal, mulai dari proses penggalian usulan, penetapan prioritas kegiatan, hingga penyelarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, disampaikan pula pentingnya pelaksanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum musyawarah, masing-masing peserta memberikan masukan dan usulan sesuai bidangnya. UPT Puskesmas Rongkop menyampaikan usulan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan BPP Rongkop memberikan masukan mengenai pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan petani. Babinsa turut menyampaikan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kalurahan.

Pamong Kalurahan Bohol bersama lembaga-lembaga kalurahan juga menyampaikan berbagai usulan prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat. Seluruh usulan kemudian dibahas secara bersama-sama untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2027, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan kalurahan, serta arah kebijakan pembangunan.

Melalui Musyawarah Kalurahan ini diharapkan dapat tersusun dokumen RKPKal Tahun 2027 yang berkualitas, aspiratif, dan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Kalurahan Bohol selama satu tahun ke depan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga kalurahan, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Kalurahan Bohol diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.